Ekobisnis

13 Lembaga Pihak Ketiga Ini Kini Bisa Lakukan Transaksi dan Verifikasi Data Kependudukan

Fintech, Buffaloboy stock.adobe.com

Fintech, Buffaloboy stock.adobe.com

JAKARTA, Pnet – Pada hari Kamis (11/06) lalu Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 13 lembaga pihak ketiga.

Meski pemanfaatan data kependudukan dilakukan untuk memudahkan verifikasi data bagi lembaga yang bersangkutan, Mendagri dengan jelas menekankan agar penggunaannya tetap menghormati hak-hak privasi warga negara, serta tidak disalahgunakan, apalagi menyangkut pelanggaran hukum.

“Keinginan kita tentu sama yaitu sama-sama saling membantu, bekerjasama untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan organisasi kita masing-masing, namun memang ada prinsip-prinsip dasar yang perlu kita pegang teguh, karena data kependudukan itu merupakan data yang sangat privasi dalam sistem negara kita yang demokratis saat ini, hak-hak dasar termasuk privasi kerahasiaan data kependudukan diantaranya itu adalah hak yang mendasar bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, privasi ini harus kita jaga, hingga harus bisa memanfaatkan data untuk kepentingan yang memang sangat diperlukan untuk pelaksanaan tugas masing-masing, namun tidak melanggar hak-hak privasi apalagi melanggar aturan hukum,” tegasnya.

“Security system yang ada di duckapil dan juga di lembaga pengguna, meksipun sekali lagi yang disampaikan adalah hak aksesnya, bukan data, jadi hanya memverfikasi data yang sudah ada pada lembaga pengguna untuk dikonfirmasi. Tapi ini juga perlu dijaga system security maupun personalnya, memperkuat moralitas daripada personel yang mengamati sistem itu,” tuturnya.

Ke 13 lembaga itu yaitu PT. Affinity Health Indonesia (jasa rumah sakit swasta), PT. Ammana Fintek Syariah (pembiayaan), PT. Astrido Pasific Finance (pembiayaan), PT. Bank Oke Indonesia Tbk (bank), PT. BPR Tata Karya Indonesia (bank), PT. Commerce Finance (pembiayaan), PT. Digital Alpha lndonesia (pembiayaan), Yayasan Dompet Dhuafa Republika (yayasan sosial), PT. Indo Medika Utama (bidang kesehatan), PT. Mitra Adipratama Sejati Finance (pembiayaan), PT. Pendanaan Teknologi Nusa (pembiayaan), PT. Radana Bhaskara Finance, Tbk (pembiayaan), dan PT. Visionet Internasional (pembiayaan).

Jika dilihat dari 13 lembaga tersebut didominasi oleh lembaga pembiayaan dan fintech. Sebagai catatan menurut Statistik Fintech, Otoritas Jasa Keuangan pada April 2019 secara agregat terdapat 25 juta lebih akun peminjam yang terdata. Fintech diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Pelaku fintech di Indonesia di antaranya adalah OVO, GoPay, dan LinkAja. (MJ/Kemendagri)

Komentar Anda
Share via
Copy link
Powered by Social Snap